Perpres Nomor 73 Tahun 2007

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  73  TAHUN  2007

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :  a.   bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penghulu yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan Pegawai Pencatat Pekawinan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

b.   bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu dengan Peraturan Presiden;

Mengingat     :  1.   Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

8.   Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :     PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU.

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.    Penghulu adalah Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.    Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penghulu adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penghulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penghulu, diberikan tunjangan Penghulu setiap bulan.

Pasal 3

(1)  Besarnya tunjangan Penghulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

(2)  Tunjangan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 4

Pemberian tunjangan Penghulu dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR         :    73 Tahun 2007

TANGGAL     :    28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Penghulu	Penghulu Madya Penghulu Muda Penghulu Pertama	Rp    500.000,00 Rp    350.000,00 Rp    260.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Kemenag Akan Tindak Tegas Oknum KUA Penipu Haji

Jakarta (Pinmas)—Kementerian Agama (Kemenag) berjanji akan menindak tegas oknum pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang terlibat praktik penipuan haji. Kasus sudah dilaporakan ke Inspektorat Jenderal agar bisa diambil tindakan tegas.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Haji Kementerian Agama Anggito Abimanyu, Senin (1/10). Menurutnya, pihaknya tidak akan mentoleransi jika ada oknum KUA terbukti terlibat.

Sebelumnya dikabarkan dua Kepala KUA tingkat kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat diduga menggelapkan biaya naik haji.

Korban berjumlah 20 orang mengaku dimintai biaya setoran awal sekitar Rp25 juta dan Rp6 juta untuk pelunasannya. Calon jamaah dijanjikan bisa berangkat ke tanah suci lebih cepat.

Dana milik calon jamaah itu selanjutnya disetorkan ke perusahaan bernama PT Winwin Solution Bowojenggot di Jawa Timur. Belakangan diketahui perusahaan tersebut tidak terdaftar dalam Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) 2012 di Kemenag.

“Kami akan laporkan ke Inspektorat Jenderal untuk diambil tindakan,” kata Anggito, Senin (1/10) di Jakarta.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam yang membawahi KUA.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak tertipu dengan iming-iming siapapun untuk bisa berangkat haji lebih cepat tanpa menunggu antrean. Menurutnya sosialisasi terus dilakukan terkait proses pendaftaran haji untuk menghindari adanya praktik penipuan semacam ini.

Bagi perusahaan penyelenggara ibadah haji, Anggito juga mengimbau agar tidak main-main dalam melayani jemaah. Jika memang ada yang terbukti yang nakal, ia tidak segan-segan untuk mencabut izin perusahaan.

Sementara itu Direktur Jenderal Bimbingan Islam Abdul Jamil menyatakan, akan ada prosedur yang dilalui dalam mekanisme pemberian sanksi. Di antaranya melalui pemeriksaan di Inspektorat Jenderal.

“Prosedur untuk sanksi bagi pegawai yang melanggar akan diberlakukan setelah dilakukan BAP (berita acara pemeriksaan),” ujar Abdul Jamil.

Sementara untuk proses kasus pidananya sendiri, Abdul Jamil mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban untuk melapor ke kepolisian. Pasalnya ini adalah tindak pidana penipuan yang harus dilaporkan ke kepolisian.(Jurnas)

Hisab Rukyah

EPHIMERIS HISAB RUKYAH

Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal

Tiap tahun, saat akan menyambut bulan suci Ramadhan dan bulan Syawal, umat Islam sering dikhawatirkan dengan perbedaan dimulainya puasa dan perayaan Idul Fitri versi pemerintah dan versi beberapa organisasi besar Islam. Perbedaan ini timbul karena masing-masing pihak menggunakan metode yang berbeda dalam penentuan awal bulan dalam penanggalan hijriah. Untuk penentuan awal bulan, ada yang hanya menggunakan hisab (perhitungan) saja, ada yang hanya menggunakan rukyat (pengamatan) saja, dan adapula yang mengabungkan hisab dan rukyat.

Hisab
Dalam masalah penentuan awal bulan dengan cara hisab, di Indonesia sekurangnya ada dua aliran yang berkembang, yaitu hisab berdasarkan wujudul hilal dan hisab berdasarkan imkanur rukyat. Hisab berdasarkan wujudul hilal pada prinsipnya menetapkan masuk awal bulan baru jika hilal telah terbentuk (setelah ijtimak) dan saat itu masih berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Aliran ini tidak mempermasalahkan apakah hilal tersebut bisa diamati atau tidak.

Pada hisab berdasarkan imkanur rukyat, masuknya awal bulan baru ditetapkan jika pada saat matahari terbenam, hilal masih berada di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria bisa diamati. Departemen Agama mengambil kriteria tinggi minimum hilal bisa diamati adalah 2 derajat. Kriteria Departemen Agama ini sebenarnya masih banyak dipertanyakan oleh sebagian ahli. Sebagai perbandingan, M. Ilyas dari International Islamic Calendar Program (IICP), yang banyak berkecimpung dalam masalah penanggalan hijriah, menetapkan kriteria tinggi minimal hilal sebesar 4 derajat.

Sementara itu, sebagian orang masih meragukan ketelitian metode penentuan awal bulan lewat hisab. Padahal sebenarnya, saat ini perhitungan gerak bulan dan matahari dalam falak / astronomi telah memiliki ketelitian yang tinggi. Ini dapat dibuktikan saat pengamatan gerhana dan okultasi bintang oleh bulan, dimana hasil perhitungan dan hasil pengamatan hanya berbeda dalam orde detik. Sehingga, secara prinsip, penentuan awal bulan dengan hisab akan memberikan hasil yang bisa diandalkan. Hanya saja, sayangnya masalah penentuan awal bulan bukan melulu masalah falak / astronomi, tapi juga masalah fikih.

Rukyah
Penentuan bulan baru lewat rukyatpun masih bisa dibedakan atas rukyah yang berpandukan hisab, dan rukyah tanpa hisab. Pada rukyah yang berpandukan hisab, jika hasil pengamatan hilal positif, maka akan dibandingkan dengan posisinya berdasarkan hisab. Jika cocok, maka dimulailah bulan baru. Sedangkan jika menurut hisab hilal tidak mungkin bisa diamati karena bulan telah terbenam, maka hasil rukyat yang menyatakan hilal teramati, akan dibatalkan.

Pada rukyah yang tanpa hisab, jika ada perukyah yang mengaku menyaksikan hilal, maka dipastikan malam itu telah masuk bulan baru. Metode ini sering menimbulkan kontroversi, karena pada beberapa kasus ada pengakuan saksi yang telah disumpah, bahwa hilal teramati, padahal menurut hisab, mustahil hilal terlihat karena saat itu bulan telah terbenam. Masalahnya bukan meragukan kejujuran perukyat, tapi kemungkinan besar ia salah mengidentifikasi hilal.

Untuk keperluan rukyah, disusun kriteria yang harus dipenuhi oleh hilal agar bisa diamati. Dalam Persidangan Hilal Negara-negara Islam Sedunia di Istanbul, Turki (1978), disepakati kriteria hilal bisa diamati jika:

1. Tinggi hilal tidak kurang dari 5 derajat dari ufuk barat
2. Jarak sudut hilal ke matahari tidak kurang dari 8 derajat
3. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah ijtimak terjadi.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman dimulainya puasa dan Idul Fitri untuk kawasan regional Asia Tenggara, Indonesia bersama-sama dengan Malaysia, Brunei dan Singapura bersepakat untuk menyatukan kriteria kebolehtampakan hilal. Lewat pertemuan informal Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dicoba disusun kriteria kebolehtampakan hilal yang disepakai bersama. Dengan berdasarkan kriteria Turki 1978, dan menggabungkannya hisab dan rukyat, negara-negara anggota MABIMS menyepakati kriteria hilal bisa diamati sbb:

1. Tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat dari ufuk barat
2. Jarak sudut hilal ke matahari tidak kurang dari 3 derajat
3. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam pada hari rukyat setelah ijtimak terjadi.@

Arah Kiblat

Tata Cara Menentukan Arah Kiblat

Dengan Methode Istiwa` A`zam / Zawal / Rasdhul Qiblah

Menentukan arah kiblat hanya masalah arah yaitu ke arah Ka`bah (Baitullah) di kota Mekah yang dapat diketahui dari setiap titik di permukaan bumi ini, dengan berbagai cara yang nyaris dapat dilakukan oleh setiap orang. Adapun untuk mengetahui arah kiblat dapat dilakukan dengan 3 macam cara, yaitu:
1. Mengamati ketika matahari tepat berada di atas Ka`bah.
2. Melakukan suatu perhitungan arah kiblat dengan ilmu ukur segi tiga bola (Spherical trigonometri).
3. Mengamati atau memperhatikan pada saat bayangan matahari (terhadap suatu benda tegak) se arah dengan arah kiblat.
Cara yang pertama dapat dilakukan oleh setiap orang, tanpa harus mengetahui koordinat (lintang dan bujur) tempat yang akan dicari arah kiblatnya, tetapi cukup menunggu kapan saatnya posisi matahari tepat berada di atas Ka`bah. Posisi matahari tepat berada di atas Ka`bah akan terjadi jika (deklinasi) matahari sama dengan Ï� (lintang) Ka`bah, maka pada saat itu matahari berkulminasi tepat di atas Ka`bah. Adapun posisi tersebut akan terjadi dalam satu tahun sebanyak dua kali, yaitu pada setiap tanggal 27 Mei (tahun Kabisat/Tahun Panjang) atau 28 Mei (tahun pendek/basitah) jam 11 57 LMT dan pada tanggal 15 Juli (tahun Kabisat/Tahun Panjang) atau 16 Juli (tahun pendek/basitah) jam 12 06 LMT. karena pada kedua tanggal dan jam tersebut besaran deklinasi matahari hamper sama dengan lintang Ka`bah tersebut. Apabila waktu Mekah (LMT) tersebut dikonversi menjadi waktu Indonesia bagian Barat (WIB), maka harus ditambah dengan 4 jam 21 menit sama dengan jam 16 18 WIB dan 16 27 WIB. Oleh karena itu, masyarakat Islam dapat mengecek arah Kiblat setiap tanggal 27 atau 28 Mei jam 16 18 WIB, karena semua bayangan matahari akan searah dengan arah kiblat, demikian pula pada setiap tanggal 15 atau 16 Juli jam 16 27 WIB. Insya Allah dengan pedoman bayangan matahari pada kedua tanggal tersebut merupakan cara yang praktis dan dapat dilakukan oleh setiap orang. Hanyasaja yang perlu diperhatikan, pada saat mengukur arah kiblat pada saat posisi matahari di atas Ka`bah tersebut harus menggunakan waktu/jam yang akurat, karena itu sebelumnya harus mengecek petunjuk waktu itu dengan RRI atau menggunakan petunjuk waktu pada GPS.

Wakaf

Alur Wakaf
Syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah Wakaf di KUA Kec. Sokaraja  :
Datang ke KUA untuk pembuatan AIW/APAIW dengan membawa dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Atas Tanah (bagi yang sudah sertifikat), atau surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dll) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.
2. Surat Pernyataan Wakaf , asli dan Foto Copy rangkap 4.
3. Surat Keterangan dari Lurah setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
4. Susunan Pengurus Masjid/Mushalla atau lainnya yang ditanda tangani Ketua dan diketahui oleh Lurah setempat.
5. Mengisi Formulir Model WK dan WD.
6. Foto Copy KTP Wakif (yang berwakaf) apabila masih hidup.
7. Foto Copy KTP para Pengurus yang akan ditetapkan sebagai Nadzir Wakaf.
8. Foto Copy KTP para Saksi.
9. Menyerahkan Materai bernilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 7 lembar.
10. Menanda tangani Ikrar Wakaf (W1) bagi Wakif yang masih hidup dan Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) setelah semua surat-surat lengkap dan diketik oleh petugas.
11. Membuat surat kuasa kepada PPAIW untuk proses pendaftaran ke BPN Purwokerto (blanko ada di KUA).

Ilustrasi Proses Wakaf :

Haji

TIPS HAJI

Tips Nyaman Beribadah Haji :

• Jangan tergantung pembimbing
• Mantapkan tata cara berhaji
• Hafalkan doa-doa
• Buat kelompok kecil

Tips Manasik Haji :

Tips Tawaf dan Sa'i :

1. Hafalkan do'a-do'a singkat, jangan disibukkan dengan catatan
2. Berangkat dalam rombongan
3. Makan sebelum berangkat
4. Buat kelompok kecil
5. Sepakati lokasi pertemuan
6. Hindari waktu padat
7. Pindah ke lantai dua dan tiga jika padat
(sumber www.republika.co.id)

Tips Mencium Hajar Aswad :

1. Ambil waktu yang kondisi sekitar ka'bah tidak terlalu padat
2. Pastikan fisik kuat
3. Jangan bawa barang berharga
4. Pastikan cara berpakaian ihram benar dan kuat
5. Jangan gunakan joki
6. Tidak lama-lama
7. Hindari menyakiti sesama jamaah
(sumber www.republika.co.id)

Tips Menjadi Tamu Allah

”Baitullah ini adalah salah satu pilarnya agama Islam. Barangsiapa yang berniat menuju ke Baitullah, baik para haji ataupun yang berumrah, maka mereka dijamin oleh Allah SWT apabila meninggal dunia dalam perjalanan, maka mereka akan ditempatkan di surga dan mereka yang pulang dengan selamat ke negerinya akan membawa pahala serta harta benda (Ghonimah)”

-Hadis Riwayat Ibnu Juraih-

Tips Pelaksanaan Ibadah Haji

Tips Masuk Masjid Agar Tidak Tersesat :

(sumber www.republika.co.id)

1. Datang ke masjid minimal setengah jam sebelum waktu shalat
2. Ingat nomor atau nama pintu masuk, kenali seperlunya
3. Bawa kantong kain untuk menyimpan alas kaki, payung dan sebagainya, dan bisa dibawa saat sholat.
4. Sebelum masuk masjid buat janji di mana akan bertemu jika ingin pulang bersama.
5. Jangan lupa juga janji pukul berapa bertemu.
6. Tempat berkumpul bisa dipasangi bendera rombongan tinggi-tinggi agar mudah dilihat dari kejauhan.
7. Membuat identitas unik rombongan, bisa dengan selempang, slayer, atau pita di jilbab.

Tips nyaman beribadah :

1. Jangan tergantung pembimbing
2. Mantapkan tata cara berhaji
3. Hafalkan doa-doa
4. Buat kelompok kecil
(sumber www.republika.co.id)

Tips Agar Tidak Tersesat :

Setiap tahun selalu ada saja laporan jamaah yang tersesat. Untuk itu perlu dicoba tips-tips berikut ini:

• Hafalkan Lokasi sebelum keluar maktab
• Hafalkan maktab Anda serta cacat juga nomor telepon dan atau alamat pondokan Anda
• Bawalah catatan tersebut setiap meninggalkan pondokan.

Sabar, Sabar, dan Sabar

Sabar, sabar, dan sabar. Itu tiga nasihat yang sering diberikan pembimbing kepada calon jamaah haji sebelum berangkat Tanah Suci.Pada kenyataannya memang calon jamaah haji harus punya persediaan segunung kesabaran untuk menghadapi keadaan yang sering di luar perkiraan semula.

Kesabaran calon jamaah sudah diuji saat berada di asrama haji atau bahkan saat keberangkatan. Kemacetan menuju asrama, pemeriksaan yang bertele-tele, sulitnya bertemu dengan keluarga sangat mungkin terjadi. Pemeriksaan dokumen kadang memerlukan waktu berjam-jam. Makanan di asrama belum tentu sesuai selera. Belum lagi kadang barang-barng yang masih diperlukan di asrama sudah telanjur masuk dalam koper besar.

Panduan di Masjid Quba :

(sumber http://id.wikipedia.org)

• Saat akan memasuki bagian dalam masjid, sebaiknya memperhatikan petunjuk di dinding luar masjid. Itu adalah penunjuk pintu masuk yang dikhususkan bagi jamaah laki-laki atau perempuan. Akan terpampang pada sebuah plakat yang ditempelkan ke dinding pintu masuk untuk jamaah laki-laki maupun perempuan.
• Tidak diperbolehkan mengambil gambar didalam masjid.

Rujuk

ALUR RUJUK

1. Ke RT/RW
Mengurus surat pengantar Rujuk untuk di bawa ke Desa/Kelurahan
2. Ke Balai Desa/Kelurahan
Untuk mendapatkan :
Surat Keterangan Rujuk
3. Ke Kantor Urusan Agama:
1. Membawa Akta Cerai
2. Surat Keterangan Untuk Rujuk
3. Bukti setor biaya pencatatan Rujuk
Untuk:
1. Memberitahukan Kehendak Rujuk
2. Pemeriksaan Rujuk
3. Pelaksanaan Rujuk
4. Mendapatkan Kutipan Akta Rujuk
5. Ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah kembali

Visi-Misi KUA Sokaraja

Visi dan Misi KUA Kecamatan Sokaraja

a. VISI

“Terwujudnya keluarga muslim Sokaraja yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir bathin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

b. MISI

01.   Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan;

02.  Reformasi birokrasi pada system pelayanan Nikah, Rujuk, Wakaf, Haji, dan Ibadah Sosial;

03. Meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang Munakahat, Keluarga Sakinah, Kemasjidan, Zakat, Wakaf , Ibadah Sosial, Pangan halal, Hisab rukyat dan Kemitraan Umat serta Haji dan Umrah;

04. Menumbuhkan semangat hidup bermasyarakat yang bermartabat dan diwarnai dengan kearifan dalam berbudaya dan dalam mengamalkan ajaran Agama;

05.  Menumbuhkan semangat masyarakat untuk melawan segala macam penyakit sosial masyarakat dengan berupaya untuk memunculkan kader kader muda yang beriman, berilmu, cerdas dan bermoral.

Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengem-bangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.